Buruh Geruduk DPRD DKI, Ancam Aksi Nasional Jika RUU Ketenagakerjaan Melenceng

JAKARTA — PILAR BANTEN NEWS — Ratusan buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).

Aksi tersebut digelar untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan yang disebut akan menggantikan regulasi ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Massa dari berbagai organisasi serikat pekerja datang membawa mobil komando, bendera organisasi, poster, dan spanduk. Kehadiran massa membuat sebagian badan jalan dipadati peserta aksi sehingga arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat.

Personel kepolisian turut melakukan pengamanan untuk menjaga aksi berlangsung kondusif sekaligus memastikan kendaraan masih dapat melintas.

Koordinator Lapangan KBPBI, Irwansyah, mengatakan aksi tersebut diikuti perwakilan dari 17 federasi dan konfederasi serikat pekerja di Jakarta dengan jumlah peserta sekitar 500 orang.

“Ada 17 federasi dan konfederasi yang agendanya hari ini adalah mengawal RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang akan menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Irwansyah, dikutip dari TribunJakarta.com.

Menurut Irwansyah, buruh ingin memastikan substansi RUU yang tengah dibahas tidak melenceng dari rancangan dan aspirasi perlindungan pekerja yang telah disampaikan.

“Hari ini kami mengawal dan memberi rekomendasi kepada DPRD agar RUU draf yang sudah kami buat, yang sudah dirancang oleh DPR RI agar tidak melenceng di dalamnya,” ujarnya.

KBPBI juga membuka kemungkinan menggelar aksi dengan skala lebih besar apabila substansi RUU yang nantinya dibahas dan disahkan dinilai tidak sesuai dengan aspirasi pekerja.

Irwansyah menyebut aksi nasional dapat dilakukan dengan melibatkan buruh dari berbagai wilayah Indonesia dan berpusat di DPR RI.

“Apabila RUU ini tidak sesuai dengan drafnya, maka kemungkinan aksi besar seluruh Indonesia akan menduduki DPR RI,” katanya.

Aksi serupa disebut berlangsung secara serentak di sejumlah daerah. Gerakan tersebut ditujukan untuk mendorong pemerintah serta lembaga legislatif di daerah ikut mengawal pembahasan regulasi perlindungan pekerja di tingkat pusat.

Dalam aksi di Jakarta, sejumlah perwakilan buruh kemudian difasilitasi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta.

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin, Ketua Fraksi PKS M. Taufik Zoelkifli, serta Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Abdul Aziz.

Secara keseluruhan, aksi berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian.Red